Kurikulum

KURIKULUM JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Tinggi.[1] Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU DIKTI No. 12 Tahun 2012 dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan. Menurut Standar Nasional DIKTI kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum di Perguruan Tinggi terus mengalami perkembangan, yaitu mulai tahun 1994 merupakan penataan pendidikan nasional, kurikulum yang digunakan adalah KBI, yaitu Kurikulum Nasional berdasarkan Kepmen Nomor 056/U/1994 terdiri dari MKU, MKDK dan MKK dengan kuliah wajib 100 s.d 110 sks. Pada tahun 2000 berubah menggunakan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yaitu kurikulum inti institusional berdasarkan kepmen nomor 232/U/2000 dan 045/U/2002 terdiri dari MPK, MKK.MKB, MPB dan MBB yang berorientasi pada kompetensi global (kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya) yang terdiri dari 5 kelompok Mata Kuliah.Tahun 2012 berubah menjadi KPT (Kurikulum Pendidikan Tinggi) berdasarkan UU No. 12/2012, Perpres No. 08/2012, Permendikbud No. 73/2014 dan Permendikbud No. 49/2014 terdiri dari MK dan MKP yang berorientasi pada kesetaraan mutu/CP. Kurikulum pada tahap ini lebih dikenal dengan nama KKNI dan SNDIKTI dimana kompetensi lulusan sama dengan capaian pembelajaran yaitu terdiri dari sikap, ketrampilan dan penguasaan  pengetahuan. Untuk perumusan capaian pembelajaran minimal tercandum pada SNDIKTI dan hasil kesepakatan prodi sejenis.

Secara global perguruan tinggi di Indonesia berhadapan dengan kompetisi terbuka dengan perguruan tinggi dunia dengan dibukanya pasar bebas bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Kompetisi global ini menuntut civitas akademika untuk memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan menggunakan bahasa internasional, selain juga kemampuan untuk menanggapi isu-isu global, seperti pemanasan global, hak asasi manusia, dan kejahatan cyber. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi secara umum juga menjadi tantangan perguruan tinggi agama Islam Negeri (PTKIN), termasuk di dalamnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Dalam kerangka pengembangan kurikulum pada perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di IAIN Ponorogo, dalam pengembangan kurikulum mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu untuk:

  1. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional dan internasional;
  2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional;
  3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
  4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
  5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
  6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
  7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
  8. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislmanan;
  9. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan;
  10. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional;
  11. Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki (recognition of prior learning) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;
  12. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumber daya manusia
  13. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (life long learning programs);
  14. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
  15. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;
  16. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia. Dengan demikian, dalam rangka implementasi KKNI dipandang perlu untuk dibuatkan pedoman penyusunan kurikulum mengacu pada KKNI dan SNPT. Pedoman ini diharapkan melahirkan kesamaan pola dan langkah dalam penyusunan kurikulum program studi di lingkungan PTKI.

Dasar hukum sebagai landasan kurikulum di Indonesia terdiri dari Undang-Undang, PP/Perpres dan Permen/Perkonsil, yaitu:

  1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 TentangKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Perguruan Tinggi.
  5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang SN Dikti (revisi)
  6. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang SPM Dikti
  7. Permendikbud No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah dan SKPI
  8. Permendikbud No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, TranskipAkademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan TinggiKeagamaan
  11. Permenristek Dikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
  12. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang StandarKompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi JendangSarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.
  • Struktur Mata Kuliah dan SKS
NoKode M.KNama Mata KuliahSKS
Semester 01
1BPI.1.01STUDI AL-QUR`AN2
2BPI.1.02STUDI HADITS2
3BPI.1.03ILMU TAUHID2
4BPI.1.04AKHLAK TASAWUF2
5BPI.1.05STUDI FIKIH2
6BPI.1.06SEJARAH PERADABAN ISLAM2
7BPI.1.07PENDIDIKAN PANCASILA2
8BPI.1.08BAHASA ARAB2
9BPI.1.09BAHASA INDONESIA2
10BPI.1.10BAHASA INGGRIS2
11BPI.1.11FILSAFAT UMUM2
12BPI.1.12PENGANTAR PSIKOLOGI2
24
Semester 02
13BPI.2.13TAFSIR BPI2
14BPI.2.14HADITS BPI2
15BPI.2.15PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN2
16BPI.2.16PENGANTAR BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM2
17BPI.2.17FIKIH MUAMALAH3
18BPI.2.18ILMU DAKWAH2
19BPI.2.19ILMU KOMUNIKASI2
20BPI.2.20METODOLOGI STUDI ISLAM2
21BPI.2.21PSIKOLOGI SOSIAL2
22BPI.2.22PSIKOLOGI PERKEMBANGAN2
23BPI.2.23PSIKOLOGI KEPRIBADIAN3
24
Semester 03
24BPI.3.24PSIKOLOGI ISLAM2
25BPI.3.25KONSELING MULTIKULTURAL2
26BPI.3.26METODE PENELITIAN2
27BPI.3.27PSIKOLOGI DAKWAH2
28BPI.3.28PATOLOGI SOSIAL MUSLIM2
29BPI.3.29FIKIH KONTEMPORER2
30BPI.3.30FIKIH MUNAKAHAT2
31BPI.3.31TEORI DAN TEKNIK KONSELING ISLAM3
32BPI.3.32ASESMENT 12
33BPI.3.33ETIKA PROFESI PENYULUH ISLAM3
34BPI.3.34PSIKOLOGI KLINIS2
24
Semester 04
35BPI.4.35PSIKOLOGI POSITIF2
36BPI.4.36KONSELING DAN PSIKOTERAPI ISLAM3
37BPI.4.37BACA AL QURAN3
38BPI.4.38KONSELING ANAK DAN REMAJA2
39BPI.4.39PUBLIC SPEAKING2
40BPI.4.40BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH PRA NIKAH2
41BPI.441STATISTIK DASAR2
42BPI.4.42BIMBINGAN KONSELING SOSIAL2
43BPI.4.43METODE PENELITIAN KUANTATIF3
44BPI.4.44ASESMENT 23
24
Semester 05
45BPI.5.45TERAPI ISLAM*3
46BPI.5.46PSYCHOLOGICAL FISRT AID*2
47BPI.5.47BIMBINGAN KONSELING  PERKAWINAN DAN KELUARGA3
48BPI.5.48FAMILY THERAPY3
49BPI.5.49METODE PENELITIAN KUALITATIF3
50BPI.5.50MANAJEMEN KELUARGA2
51BPI.5.51KONSELING DEWASA DAN MANULA2
52BPI.5.52MEDIA BPI3
53BPI.5.53KETAHANAN  MENTAL KELUARGA2
23
Semester 06
54BPI.6.54PRAKTIKUM BPI3
55BPI.6.55ENTERPRENEURSHIP*3
56BPI.6.56PELATIHAN PROFESI3
57BPI.6.57MOTIVATOR MASYARAKAT*2
11
Semester 07
58BPI.7.58KPM4
59BPI.7.59MAGANG BPI4
8
Semester 08
60BPI.8.60SKRIPSI6
6
Total SKS145



Pengembangan maupunpenyusunan kurikulumpada Program Sarjana Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam merupakan usaha yang berlangsung secara terus-menerusdalam periode tertentu,sesuai dengan kondisidan kebutuhan. Padasaatbuku pedoman kurikulum initelah selesai disusun, sangat besar kemungkinan akan berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian perlu kesadaran akademis bahwa bagian-bagian teknis tertentu dari proses pengembangan dan penyusunan kurikulum secara berkala akan disesuaikan dengan regulasi kebijakan pemerintah.
Perkembangan  dariunsur-unsur penyusunan  kurikulum  sebagai dampak regulasi pemerintah, tentunya  tidak dapat dan  semestinya  tidak  perlu  dihindari.  Perkembangan tersebut justru harus dipandang sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas system pendidikan tinggi di IAIN Ponorogo. Dengan adanya penyesuaian secara  terus-menerus  pada perkembangan terkini akan memberikan jaminan proses pendidikan serba cocok dengan kebutuhan dan kondisi terkini untuk menyongsong masa depan.
Buku pedoman kurikulum ini, ditetapkan menjadi pedoman yang mengikat bagi semua civitas akademika dalam menjalankan proses kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program studi sarjana yang ada di lingkungan IAIN Ponorogo. Catatan perbaikan dari semua dosen melalui konsorsium keilmuan dosen dan catatan perbaikan dari pengguna lulusan serta stakeholder adalah sebuah keniscayaan dalam penyempurnaan dokumen kurikulum yang telah dan akan kita susun kemudian.
Ponorogo, 02 Juli 2019
Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
IAIN Ponorogo,
 
 
 
Muhamad Nurdin. M. Ag
NIP: 19760413200501001
  •  

[1] Pasal 35 UU DIKTI No. 12 Tahun 2012